MEMUTUS MATA RANTAI KORUPSI



Oleh : Arfiansyah
Penulis adalah Program Manager ICAIOS dan
Dosen Prodi Sosiologi Agama 
UIN Ar-Raniry
 

bgIan edit

Laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa semenjak tahun 2004 hingga tahun 2017, KPK telah mengeksekusi 497 koruptor dari berbagai kalangan. Di luar angka tersebut, KPK sedang melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan proses hukum lainnya terhadap banyak pelaku lain yang telah ditangkap. HIngga saat ini, KPK terus memperhatikan transaksi politik yang berlangsung di berbagai daerah. Di Aceh sendiri, kasus paling mutakhir dan masih hangat hingga saat ini adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, BUpati Bener Meriah, Ahmadi, dan beberapa orang lain yang disinyalir terlibat dalam proses suap proyek Dana Otonomi Khusus. Dengan demikian sejauh ini KPK telah menangkap sebanyak 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD dan 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia (Kompas.com). Melihat denomena ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla bahkan mengatakan bahwa Indonesia mencetak rekor dunia untuk jumlah koruptor yang ditangkap.

Dengan jumlah koruptor yang ditangkap sedemikian banyak dan selalu menjadi sorotan publik, nampaknya KPK belum mampu memberikan efek jera terhadap pejabat publik lainnya sehingga praktik korupsi terus terjadi. Penulis berpendapat, ada dua hal yang menjadi penyebabnya yaitu: mahalnya biaya politik, dan terbentuknya budaya korupsi.

Biaya Politik
Semenjak lengsernya Orde Baru, kekuasaan di seluruh Indonesia berpusat dan terkonsentrasi di Jakarta. Dengan sistem kekuasaan yang bersifat otoriter, kekuasaan negara berada di tangan sekelompok kecil. Konon dikuasai oleh mereka-mereka yang berada di Cendana dan “guritanya.” Mereka mengintervensi kegiatan politik dan proses pergantian kepemimpinan politik di daerah-daerah. Intervensi yang tinggi tersebut membuat biaya politik di daerah menjadi kecil.

Read more: MEMUTUS MATA RANTAI KORUPSI

Pendidikan Islam Pada Masa Umar Bin Khattab Dan Aplikasinya Di Era Millennial

Oleh : Saifuddin
Penulis adalah Mahasiswa Prodi S2 Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana 
UIN Ar-Raniry
 

saifuddin

Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia dilantik oleh umat Islam berdasarkan rekomendasi Abu Bakar tatkala merasa usianya tidak lama lagi. Keputusan penunjukan Umar diharapkan mampu meminimalisir polemik yang terjadi di antara umat Islam (Ahmad Al-Usairy, 2003: 155). Karena pada masa Khalifah Abu Bakar terdapat banyak problem, di antaranya orang-orang yang tidak membayar zakat, orang murtad, dan nabi palsu.

Umar bin Khattab, selain sebagai kepala pemerintahan, juga berperan sebagai seorang faqih. Perannya dalam pandangan hukum membuatnya berpengaruh besar pada masanya hingga saat ini. Pada masa Khulafaur Rasyidin, syari’at Islam juga tidak dapat diterapkan secara kaffah, karena pada saat itu para sahabat dihadapkan pada berbagai kenyataan hidup dan kondisi sosial yang berbeda dengan apa yang terjadi pada masa rasul, sehingga mereka dituntut untuk melakukan ijtihad dan musyawarah. Pada suatu ketika para sahabat bisa saja sependapat mengenai satu hal tetapi pada saat yang lain tidak menutup kemungkinan justru berselisih pendapat. Hal demikian juga terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab (Quhtb Ibrahim Muhammad, 2002: 8). Umar ketika ingin memutuskan sesuatu yang terkait dengan hukum, selalu berpegang teguh pada Al-Qur’an sebagai perundang-undangan (dustur) utama dan pertama dalam Islam. Setiap pandangan hukum yang difatwakan olehnya selalu berdasarkan ketentuan tersebut. Namun demikian, sebagian besar kebijakan yang dibentuk untuk menetapkan suatu hukum, oleh Umar tidak lepas dari aspek-aspek kemaslahatan umat, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, tolong menolong, dan penegakan hak-hak yang ada dalam masyarakat, termasuk juga dalam kebijakan ekonomi. Umar juga dikenal sangat berani melakukan ijtihad, hal ini dilakukan karena Umar melihat lebih jauh dan lebih mendalam terhadap ajaran Islam, yaitu adanya prinsip kemaslahatan umat (Abbas Mahmud Aqqad, 1992: 46).

Read more: Pendidikan Islam Pada Masa Umar Bin Khattab Dan Aplikasinya Di Era Millennial

“CADARISME” DAN ISLAM WASATIYYAH

Oleh : Nisa Khairuni
Penulis adalah tim redaksi Jurnal Ilmiah Dayah : Journal of Islamic Education,
Prodi S2 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana
UIN Ar-Raniry 


Beberapa hari lalu, terjadi pertemuan ulama-ulama dunia dalam acara Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia di Istana Bogor, Jawa Barat (1-3/5/2018). Salah satu pesan yang dihasilkan dalam pertemuan penting tersebut adalah mengenai pentingnya mengembangkan Islam Wasatiyyah (Islam Moderat).

Tulisan berikut tidak membahas secara spesifik pesan KTT di atas, akan tetapi mencoba mengangkat isu yang juga masih hangat diperdebatkan tentang cadar dan hubungannya dengan pesan Islam Wasatiyyah hasil KTT tersebut di atas.

Cadarisme, UU Pendidikan Tinggi dan Islam Wasatiyyah
Tentu kita masih ingat bagaimana isu cadar menjadi fenomena perdebatan, terutama ketika terjadi pelarangan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada waktu itu Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Yudian Wahyu sempat melakukan pembinaan dan menyebut cadar identik dengan radikalisme, sehingga dikeluarkanlah Surat Rektor No B- 1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.  

Read more: “CADARISME” DAN ISLAM WASATIYYAH

PEMBAKARAN BENDERA ATAUKAH PENISTAAN TAUHID?

Oleh : Nabawi
Penulis adalah Mahasiswa Prodi S2 Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana 
UIN Ar-Raniry
Email : nabawi.syukri@gmail.com
 

nabawiPada peringatan Hari Santri Nasional yang lalu (22/10/18) salah seorang peserta Uus Sukmana mengibarkan bendera HTI. Aksinya itu menimbulkan kegaduhan dan akhirnya berujung pada pembakaran bendera. Uus Sukmana adalah warga Garut yang tinggal di Bandung.  Dia mengakui bahwa yang dibawanya adalah bendera HTI.

Sejak awal pihak penyelenggara telah menetapkan aturan dalam pelaksanaan Hari Santri Nasional 2018 yakni setiap peserta dilarang membawa atribut apapun selain bendera merah putih. Saat upacara, keseluruhan kegiatan berjalan sesuai harapan bahkan konten yang disampaikan berisi pesan penegakan toleransi beragama, peningkatan ukhuwah islamiyah, rasa nasionalisme santri dan menjaga NKRI juga Pancasila.

Menjelang akhir perayaan, ada laki-laki dikenal bernama Uus Sukmana mengeluarkan bendera berwarna hitam bertuliskan Laailahaillallah Muhammadurrasulullah warna putih di area tersebut, aksi ini disinyalir tidak sesuai dengan aturan. Uus pun dibawa oleh anggota Banser untuk diajak berkomunikasi, kerena awalnya hanya mengamankan, Uus diminta meninggalkan area tersebut dan bendera itu ditinggalkan. Karena bendera ini tidak boleh dibawa dan dikibarkan pada perayaan Hari Santri Nasional dan mengingat HTI adalah organisasi terlarang tiga orang Banser secara spontan membakar bendera itu.

Read more: PEMBAKARAN BENDERA ATAUKAH PENISTAAN TAUHID?

Where should we rebuild after a disaster?

Authors:
Jamie McCaughey, Ibnu Mundzir,
Saiful Mahdi, and Patrick Daly

In 2004, a devastating tsunami struck coastlines around the Indian Ocean. Examining the long-term recovery of the city of Banda Aceh, Indonesia, we found that reconstruction aid provided mostly near the coast, combined with many people's preferences to move to safer areas instead, has had the unintended consequence that the poor have become disproportionately exposed to coastal hazards.

We published these findings in Nature Sustainability (see also a commentary  and blog post). For this and other studies, researchers from the Earth Observatory of Singapore, Nanyang Technological University teamed up with our colleagues at the International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies and Syiah Kuala University in Banda Aceh, Indonesia.

Banda Aceh and surroundings after reconstruction. The tsunami reached ~3 km inland across the low-lying terrain. Following this, the international reconstruction effort rebuilt mostly in-place in areas near the coast


As we detail in our paper and  blog post, this study looks at the question of where to rebuild after a disaster. This decision often involves a difficult tradeoff: rebuilding in-place puts people back in disaster-prone areas, yet mass relocation projects often have negative impacts on people's livelihoods, land rights, and connections to their community. The international humanitarian sector often favors rebuilding in-place, but is this always what people want after a devastating disaster?

Read more: Where should we rebuild after a disaster?

 banner 001

 

Call for Article
ICAIOS welcomes scholars and researchers to publish scientific or popular articles. See the article guideline HERE

Want to get more involved with ICAIOS activities?
If yes, complete the form here

Also check our latest Public Discussion and Guest Lecture Series videos
Subscribe us on Youtube  

 

 

 

 

iconKM2

Our Partners

logoGlobed   logo eos  smeru  ccis IDR Perak logo1  ctcs

   PPISB  

pascasarjanauin

  GIZ