PILKADA ACEH : JANGAN PILIH PEMIMPIN BUSUK

 

Oleh : Anton Widyanto
Penulis adalah Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh

 

Anton

Tiga belas tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2003, patung monumen kemerdekaan Jakarta dan hujan yang mengguyur ketika itu menjadi saksi dideklarasikannya Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk (GNJPPB). Gerakan moral pra pelaksanaan Pemilu 2004 itu didukung penuh oleh beberapa kalangan terkemuka meliputi cendekiawan, politisi, sejarawan, sosiolog, tokoh LSM dan tokoh-tokoh mahasiswa. Tercatat beberapa nama kawakan seperti: (alm) Nurchalis Madjid, Faisal Basri, Anhar Gonggong, Imam B. Prasodjo, Sarwono Kusumaatmaja, Ali Sadikin, Farid R. Faqih, Rico Marbun dll. Gerakan mulia ini pada hakikatnya merupakan gerakan yang “geram” melihat kondisi politik nasional selama ini yang masih coreng moreng dengan segala variasi kebusukan baik pada level politisinya maupun sepak terjang politiknya.

Kalaupun Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk tersebut tidak terlalu berhasil, karena ternyata para wakil rakyat yang akhirnya terpilih dalam Pemilu 2004 tidak sedikit yang waktu itu dikenal sebagai “orang-orang busuk”, namun gerakan ini sesungguhnya positif sebagai pendidikan politik bagi rakyat. Bahkan gerakan moral serupa sesungguhnya tetap aktual dan relevan untuk diangkat seiring dengan akan dilaksanakannya hajatan Pilkada di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Aceh.

 Meski Pilkada di Aceh masih berkutat pada persoalan-persoalan spesifik karena memang berbeda dengan wilayah-wilayah lain di nusantara, misalnya menyangkut keberadaan calon independen, perselisihan tentang KIP dsb, namun saya berhusnuzan dan optimis bahwa ajang “pesta demokrasi” daerah ini dapat dilaksanakan juga nantinya.

Pilkada bagi rakyat Aceh sesungguhnya sangatlah penting artinya bagi pembangunan Aceh ke depan. Hal ini lebih khusus lagi setelah melihat kenyataan bahwa penderitaan, kesengsaraan dan ketertingalan rakyat Aceh selama ini dalam berbagai bidang masih belum juga mampu dientaskan, sekalipun dana yang mengalir ke propinsi ini berjibun jumlahnya. Kebanyakan masyarakat hanya sekadar didudukkan sebagai penonton setia atas ketidakjelasan penggunaan dana- dana raksasa itu. Di sinilah, dalam Pilkada ini, masyarakat Aceh menggantungkan asanya sekali lagi, guna memilih pemimpin yang benar-benar dapat diharapkan membawa angin segar bagi mereka. Untuk itu, maka di antara hal terpenting yang harus dilakukan adalah membangun rasionalitas politik masyarakat yang konstruktif. Dengan terbangunnya rasionalitas politik, selain menghindarkan masyarakat dari kemungkinan melakukan tindakan destruktif, juga akan mencerdaskan mereka untuk menentukan pemimpin daerah yang berkualitas, sesuai dengan harapan masyarakat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah rasionalitas politik sedemikian rupa dapat terwujud di tengah kondisi masyarakat Aceh yang masih mengalami ketertinggalan sebagaimana diuraikan di atas? Bukankah masyarakat kita lebih terpacu untuk berkutat dengan urusan perut daripada politik?

Saya hanya bisa katakan bahwa kita harus tetap optimis dalam menyikapi hal ini. Jawaban pertanyaan-pertanyaan menggelitik di atas sesungguhnya terletak pada partai-partai politik yang mengajukan jagonya untuk bermain dalam ajang Pilkada nantinya, plus para calon independen. Komitmen untuk membangun rasionalitas politik masyarakat yang positif ini akan dapat berjalan mulus bila pihak-pihak tersebut berupaya penuh untuk mendukungnya. Sebaliknya bila mereka acuh tak acuh dan lebih cenderung mementingkan kepentingan politik masing-masing daripada kemaslahatan masyarakat Aceh, sudah barang tentu hajatan demokrasi daerah ini tidak akan memberikan arti apa-apa bagi rakyat Aceh pada umumnya, bahkan yang dikhawatirkan justru akan merangsang munculnya konflik-konflik horizontal di tengah masyarakat.

Sebagai sebuah catatan dan bahan renungan, dari pemantauan Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri didapatkan data sedikitnya 23 daerah mengalami konflik dalam persiapan pelaksanaan Pilkada. Konflik tersebut, sebagian besar disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi KPUD terhadap pasangan calon dan adanya aksi-aksi massa karena sebagian masyarakat menilai KPUD di tempatnya tidak netral.

Dalam menggolkan kandidat pemimpin daerah yang dicalonkan, maka baik partai-partai politik maupun calon independen yang akan muncul dalam Pilkada di Aceh nanti setidaknya diharapkan melakukan beberapa hal positif untuk membangun rasionalitas politik masyarakat Aceh.

Pertama, menghentikan segala bentuk pembusukan-pembusukan, fitnah, agitasi dsb sebagai bentuk kampanye hitam (black campaign), terhadap bakal calon atau calon-calon lain. Hal ini sangat penting artinya sebagai upaya konstruktif memberikan pendidikan politik yang berkualitas bagi masyarakat awam. Di samping itu, hal ini juga penting artinya sebagai langkah untuk menangkal terjadinya konflik antar pendukung.

Kedua, meminimalisir penggunaan isu primordialisme dalam menggalang dukungan masyarakat. Sudah saatnya metode seperti ini digantikan dengan metode lain yang lebih mengedepankan rasionalitas seperti penyampaian visi-misi dari setiap kandidat.

Ketiga, membatasi mobilisasi massa dalam masa kampanye nanti. Penggunaan kekuatan massa merupakan cara yang tidak mendidik dan sangat rentan terhadap terjadinya tindakan negatif. Ditinjau dari kaca mata psikologi massa, seseorang yang sebenarnya penakut kala sendiri, akan bisa menjadi seorang yang paling beringas bila telah berkumpul dengan sejumlah orang. Ringkasnya, secara psikologis, massa yang sangat banyak akan sangat susah dikendalikan karena mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis dan destruktif.

Di samping beberapa hal krusial di atas, untuk membangun rasionalitas politik yang positif, maka masyarakat Aceh sendiri selaku pemilih juga harus memiliki komitmen yang konstruktif. Ukuran yang dipakai untuk menilai seorang kandidat, hendaknya harus diiringi sikap kritis. Sederhananya, jangan hanya menilai seorang kandidat dari sisi luar saja seperti penampilan, kekayaan, dsb. Akan tetapi masyarakat juga perlu mengetahui latar belakang sang kandidat. Misalnya dengan bertanya, “Apa yang telah ia perbuat untuk masyarakat Aceh selama ini?”; “Apakah selama ini ia tidak hanya dikenal pandai, tapi juga jujur?” dsb. Ukuran penilaian seperti ini sungguh penting agar masyarakat Aceh tidak tertipu dengan kandidat-kandidat yang sesungguhnya “busuk”, akan tetapi pandai menyembunyikan “kebusukan” tersebut di balik penampilan luarnya.

Apakah ada kandidat “busuk” yang diusung sebagai calon pemimpin Aceh ke depan? Kita tentu saja berharap tidak demikian. Meski begitu, kemungkinan-kemungkinan tentu ada. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat awam hendaknya jangan meninggalkan rasa kritis kita.

Sebagai contoh kecil untuk bahan renungan, pada ajang Pilkada 2005-2010 di Sumatera Utara tercatat sekurang-kurangnya ada dua orang bakal calon bupati (balonbup) dan seorang bakal calon wali kota (balonwalkot) yang ternyata adalah tersangka dan terhukum perkara korupsi. Dua di antaranya sedang diperiksa polisi dan jaksa, dan seorang lagi sudah divonis. Hanya saja, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tetap saja memproses ketiganya sebagai balon kepala daerah, karena alasan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Contoh kecil di atas tentu bukan mustahil terjadi di Aceh. Untuk itu, sekali lagi kita harus sama-sama menyadari bahwa menilai baik-buruknya seseorang jangan hanya dari sisi penampilan luar (external performance) atau embel-embel bendera. Namun lebih dari itu kita harus tahu latar belakang mereka sehingga benar-benar memahami kredibilitas, akuntabilitas maupun kapabilitas masing-masing kandidat dalam ajang Pilkada nanti.

Semoga nantinya gerakan Jangan Pilih Pemimpin Busuk digemakan mahasiswa di Aceh untuk mengingatkan rakyat betapa rasionalitas politik sangat penting dalam memilih pemimpin. Salah dalam memilih, tentu akibatnya akan bertahan selama bertahun kemudian.

Wallahu a’lam bis Shawab.

 

 

E-mail : anton.widyanto@acehresearch.org

 banner 001

 

Call for Article
ICAIOS welcomes scholars and researchers to publish scientific or popular articles. See the article guideline HERE

Want to get more involved with ICAIOS activities?
If yes, complete the form here

Also check our latest Public Discussion and Guest Lecture Series videos
Subscribe us on Youtube  

 

 

 

 

iconKM2

Our Partners

logoGlobed   logo eos  smeru  ccis IDR Perak logo1  ctcs

   PPISB  

pascasarjanauin

  GIZ