ICAIOS | International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies

Pendidikan Islam Pada Masa Umar Bin Khattab Dan Aplikasinya Di Era Millennial

Oleh : Saifuddin
Penulis adalah Mahasiswa Prodi S2 Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana UIN Ar-Raniry

saifuddin

Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia dilantik oleh umat Islam berdasarkan rekomendasi Abu Bakar tatkala merasa usianya tidak lama lagi. Keputusan penunjukan Umar diharapkan mampu meminimalisir polemik yang terjadi di antara umat Islam (Ahmad Al-Usairy, 2003: 155). Karena pada masa Khalifah Abu Bakar terdapat banyak problem, di antaranya orang-orang yang tidak membayar zakat, orang murtad, dan nabi palsu.

Umar bin Khattab, selain sebagai kepala pemerintahan, juga berperan sebagai seorang faqih. Perannya dalam pandangan hukum membuatnya berpengaruh besar pada masanya hingga saat ini. Pada masa Khulafaur Rasyidin, syari’at Islam juga tidak dapat diterapkan secara kaffah, karena pada saat itu para sahabat dihadapkan pada berbagai kenyataan hidup dan kondisi sosial yang berbeda dengan apa yang terjadi pada masa rasul, sehingga mereka dituntut untuk melakukan ijtihad dan musyawarah. Pada suatu ketika para sahabat bisa saja sependapat mengenai satu hal tetapi pada saat yang lain tidak menutup kemungkinan justru berselisih pendapat. Hal demikian juga terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab (Quhtb Ibrahim Muhammad, 2002: 8). Umar ketika ingin memutuskan sesuatu yang terkait dengan hukum, selalu berpegang teguh pada Al-Qur’an sebagai perundang-undangan (dustur) utama dan pertama dalam Islam. Setiap pandangan hukum yang difatwakan olehnya selalu berdasarkan ketentuan tersebut. Namun demikian, sebagian besar kebijakan yang dibentuk untuk menetapkan suatu hukum, oleh Umar tidak lepas dari aspek-aspek kemaslahatan umat, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, tolong menolong, dan penegakan hak-hak yang ada dalam masyarakat, termasuk juga dalam kebijakan ekonomi. Umar juga dikenal sangat berani melakukan ijtihad, hal ini dilakukan karena Umar melihat lebih jauh dan lebih mendalam terhadap ajaran Islam, yaitu adanya prinsip kemaslahatan umat (Abbas Mahmud Aqqad, 1992: 46).

PEMBAKARAN BENDERA ATAUKAH PENISTAAN TAUHID?

Oleh : Nabawi
Penulis adalah Mahasiswa Prodi S2 Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Email : nabawi.syukri@gmail.com

Pada peringatan Hari Santri Nasional yang lalu (22/10/18) salah seorang peserta Uus Sukmana mengibarkan bendera HTI. Aksinya itu menimbulkan kegaduhan dan akhirnya berujung pada pembakaran bendera. Uus Sukmana adalah warga Garut yang tinggal di Bandung. Dia mengakui bahwa yang dibawanya adalah bendera HTI.

Sejak awal pihak penyelenggara telah menetapkan aturan dalam pelaksanaan Hari Santri Nasional 2018 yakni setiap peserta dilarang membawa atribut apapun selain bendera merah putih. Saat upacara, keseluruhan kegiatan berjalan sesuai harapan bahkan konten yang disampaikan berisi pesan penegakan toleransi beragama, peningkatan ukhuwah islamiyah, rasa nasionalisme santri dan menjaga NKRI juga Pancasila.

Menjelang akhir perayaan, ada laki-laki dikenal bernama Uus Sukmana mengeluarkan bendera berwarna hitam bertuliskan Laailahaillallah Muhammadurrasulullah warna putih di area tersebut, aksi ini disinyalir tidak sesuai dengan aturan. Uus pun dibawa oleh anggota Banser untuk diajak berkomunikasi, kerena awalnya hanya mengamankan, Uus diminta meninggalkan area tersebut dan bendera itu ditinggalkan. Karena bendera ini tidak boleh dibawa dan dikibarkan pada perayaan Hari Santri Nasional dan mengingat HTI adalah organisasi terlarang tiga orang Banser secara spontan membakar bendera itu.