Guest Lecture Series

Tentang GLS:

Darul Islam dan Aceh Merdeka, dua ideologi perlawanan paling berpengaruh di Aceh pasca perang dunia-II sudah menyelesaikan perjalanan sejarahnya dan tamat. Aceh memerlukan ideologi perlawanan baru karena dua alasan. Pertama, mengingat secara ontologi, perlawanan sama seperti kekuasaan, selalu ada dan inheren dalam nafas masyarakat. Mengutip Faucoult, dimana ada kekuasaan di situ ada perlawanan. Spirit dan energi perlawanan masyarakat kita jika tidak dipandu dengan ideologi yang dibangun di atas pandangan-dunia Aceh, maka praktek-praktek resistensi cenderung destruktif dan berjalan kearah berlawanan dengan peradaban. Kedua, tradisi perlawanan di Aceh, atau meminjam Scott, perlawanan terbuka dan terorganisir, memiliki sejarah panjang dan berabadserta sudah dilembagakan menjadi bagian dari kebudayaan Aceh. Tradisi ini akan terus berlanjut dengan musuh baru dan jalan perlawanan baru.  

Setelah perjanjian damai RI-GAM di Helsinki, gampong-gampong diletakkan dalam risiko bahaya. Perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan datang melakukan pelipatgandaan primitif, menguasai lahan-lahan adat dan sebagian lahan warga, merampas tanah, air dan isinya. Sebagian gampong melakukan perlawanan-perlawanan dalam berbagai bentuk dalam spektrum dari perlawanan tertutup perseorangan sampai perlawanan terbuka yang terorganisir. Perlawanan-perlawanan ini bertumpu di atas nilai-nilai dan spirit keadilan dan emansipatoris Islam yang sudah dilembagakan dalam adat Aceh. Kaum intelektual perlu membongkar realitas pola-pola operasi ide dan praktek kapitalisme di Aceh dewasa ini dan merekonstruksi adat menjadi gagasan dan praktek-praktek keseharian menghentikan laju kapitalisme dan mengembangkan tatanan sosial perlawanan (resistance social order).