ICAIOS | International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies

ICAIOS Salurkan Sejumlah Bantuan Kepada Korban Bencana Gempa Pidie Jaya-Bireuen

Gempa dengan kekuatan 6,5 skala richter yang mengguncang kabupaten pidie jaya pada tanggal 7 Desember 2017 telah mengakibatkan sedikitnya 101 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka berat maupun ringan serta menyebabkan 43.529 orang mengungsi. Tidak hanya menelan korban jiwa, gempa ini juga menyebabkan kerusakan parah di kabupaten Pidie Jaya baik fasilitas publik maupun rumah dan perkantoran.

Alhamdulillah ICAIOS mendapatkan kepercayaan dari sejumlah teman untuk membantu menyerahkan sumbangan yang dikumpulkan dari tanggal 8-10 Desember 2016. Total dana yang kami terima hingga tanggal 10 Desember 2016 adalah IDR 14,290,000 dan dana yang sudah dikeluarkan adalah IDR 12,671,000 yang diperuntukkan untuk membeli keperluan berupa Baby kits, Kebutuhan sanitasi wanita, Permainan edukasi, snack untuk anak-anak, sembako dan kebutuhan logistic lainnya.

PDS #45 MURSYID DJAWAS: ADA UPAYA MEMAKSAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SECARA KAKU

Lembaga Internasional, ICAIOS, kembali menggelar serial diskusi publik rutin, Jum’at (02/12/2016). Pada serial ke-45 ini, ICAIOS menghadirkan Dr. Mursyid Djawas, M.HI sebagai narasumber dengan mengangkat topik tentang Fikih Maqasid di Aceh.

Dalam pemaparannya, Mursyid membeberkan bahwa dilihat dari segi sejarah, Syeikh Abdurrauf as- Singkili, salah seorang ulama besar di Aceh sudah menggemakan pentingnya maqasid syari’ah. Di antara fatwanya adalah bahwa perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin sebagaimana laki-
laki. Terbukti sekitar lebih dari 40 tahun Aceh diperintah oleh pemimpin perempuan.

“Abdurrauf mendasari pemikirannya tidak hanya secara tekstual, akan tetapi justru secara kontekstual. Beliau justru mendasarkan pendapatnya pada maqasid syari’ah”, jelas Mursyid.

Dalam konteks kekinian, corak fikih maqasid ini bisa dilihat pada perumusan Qanun No. 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat. Secara jelas dinyatakan bahwa salah satu asas dalam Qanun ini dibangun atas maqasid syari’ah.